Pimpinan GP Ansar Madden geram karena masih ada PNS yang memeras uang dari agama.

Kingpulsa.com – Oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenak) diduga melakukan pungutan liar (Bungili) saat proses pemberian surat perintah (SK) kepada pegawai honorer Kementerian Agama Kota Medan.

Cara yang digunakan beragam, untuk pegawai baru yang belum memiliki SK dikenakan biaya Rp 300 ribu dan pegawai yang memperpanjang SK dikenakan biaya Rp 300 selama 7 bulan.

Seorang pegawai honorer Kemenag Kota Medan berinisial F yang berprofesi sebagai guru mengaku sangat kecewa dengan oknum pegawai Kemenag Kota Medan yang meminta uang melalui pegawai negeri di madrasah tersebut. mengajar.

“Setelah menerima gaji 1 juta seperti yang tertulis di surat perintah, pimpinan kami di madrasah meminta kami untuk mentransfer 300 lagi setiap bulan hingga Juli 2023 ke nomor rekening bendahara madrasah, yang salah sesuai pesanan kami,” kata pejabat yang melakukan tidak ingin disebutkan namanya.

Di tempat lain, Ketua GP Kota Medan, Ansar Muhammad Hussain Tanjang menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada Kemenag Kota Medan atas kebiasaan buruk oknum ASN tersebut, menurutnya PNS seperti itu harus segera dicopot dari Kemenag, APH harus menjadi cepat dan tidak membiarkannya berlarut-larut.

“Kami mohon agar aliran dana pungli dibuka, karena setiap PNS yang memungut uang pungli selalu setuju untuk diperintahkan oleh pimpinan Kementerian Agama Madan dan untuk itu harus dilaksanakan secepatnya,” kata Hussain Tanjung.

Hussain menjelaskan, tidak hanya korban pemerasan ini, karyawan lain juga mengalami pungutan yang sama karena semua karyawan yang bekerja di madrasah negeri diberikan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Medan.

“Kenyataan mereka memeras gaji guru honorer yang 1 juta sebulan membuat kami semakin kecewa, apa yang didapat dari 1 juta itu? Kenapa uangnya tidak bisa dipotong?” Hussain melanjutkan dengan nada marah.

Pungli di lingkungan Kemenag tidak terlepas dari persetujuan pimpinan senior Kemenag, sehingga Ketua GP Anser Madan mengatakan akan mengirimkan laporan resmi ke APH dan Kemenag RI.

“Kami akan dukung korban pungli Kemenag Medan dan fasilitasi mereka untuk membuat laporan resmi baik ke APH maupun Kemenag RI agar jelas,” ujarnya.

“Saya harus menyampaikan kepada Menag bahwa masyarakat meminta perlindungan kepada kami bukan tanpa alasan, mereka tahu bahwa Menag adalah pemimpin umum kami dan mereka percaya bahwa kami juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik. Menteri dari tindakan tidak tahu berterima kasih seperti itu,” pungkasnya.