Masalah kemiskinan harus ditangani oleh calon presiden

Kingpulsa.com – Eep Saefulloh Fatah, CEO PolMark Indonesia, menyebutkan beberapa isu paling mendesak yang harus dibenahi oleh para calon presiden (calon), salah satunya adalah Pemilu 2024 di tengah kesulitan hidup seperti hasil survei yang dilakukan di 78 daerah pemilihan ( dobel). )

Namun, dia memaklumi karena ini merupakan pemilu pertama sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

“Ini data dari survei 78 dapil. Pertanyaannya kurang lebih seperti, di mana Anda tinggal, masalah apa yang paling mendesak untuk diselesaikan?” ujar Eep dalam acara peluncuran polling peta perlombaan Pilpres 2024 di Jakarta, Kamis (30/3).

Ia menjelaskan, jawaban yang paling banyak disebutkan responden adalah kemiskinan dengan persentase sekitar 35,7 persen dari 62.480 responden. Karena itu, menurut dia, isu pertama yang harus menjadi perhatian calon presiden 2024 menjelang pemilu 2024 adalah kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,36 juta orang pada September 2023, 0,20 juta orang dari Maret 2023, dan 0,14 juta orang dari September 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan meningkat dari 7,50 persen pada Maret 2023 atau 7,53 persen pada September 2023.

“Banyak penduduk berada di bawah garis kemiskinan,” kata Eep.

Ia menjelaskan, kendala kedua adalah biaya kebutuhan pokok yang terus meningkat sebesar 31,7 persen. Ketiga, masyarakat memilih korupsi mencapai 9 persen.

Masalah keempat, menurut eBay, adalah menemukan pekerjaan bahkan lebih sulit dengan 8,1 persen.

“Kalau diminta menyebutkan empat isu besar di Pemilu 2024, saya yakin ini empat isu besar,” ujarnya.

Eep memperkirakan isu lain, seperti penegakan hukum, mencapai 3,5 persen. Responden juga mengaku mengalami kesulitan hidup karena 65,5 persen pemilih mengatakan pendapatan dan anggota keluarganya menurun.

Ia menjelaskan, sebanyak 48,6 persen responden mengaku kondisi ekonomi sehari-hari mereka dan keluarga semakin memburuk. Sementara itu, 29,6 persen responden atau pemilih mengaku dirinya atau keluarganya kehilangan pekerjaan.

“Pendapatan rendah, ekonomi keluarga yang memburuk, dan kehilangan pekerjaan adalah tiga isu utama jelang Pilkada 2024. Ini bukan hanya isu yang ditetapkan secara nasional tetapi dapat dipetakan dengan sangat mudah di setiap daerah mulai dari Sumatera Utara hingga Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” ujarnya.

Survei PolMark Indonesia 2023 dilakukan sejak 23 Januari hingga 19 Maret di 77 daerah pemilihan. Survei sebelumnya dilakukan pada 26 Oktober-3 November 2023. Secara keseluruhan, survei dilakukan di 78 daerah pemilihan, dengan 62.480 responden.

Responden yang diwawancarai tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Survei dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error -+0,4 persen.