Kendaraan listrik masih sebatas gaya hidup

momen Pemerintah terus menggenjot laju kendaraan listrik. Salah satu inisiatifnya adalah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023. Menurut saya, kendaraan listrik ini siap diimplementasikan di kota-kota besar berjenjang.

Pasalnya, hingga saat ini belum semua SPBU menyediakan SPBU atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Oleh karena itu, ada kekhawatiran nyata bahwa kemacetan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Terutama jalan raya di kota besar.

Kemudian, kendaraan listrik ini merupakan hal baru bagi konsumen kami. Dengan demikian, konsumen cenderung membeli kendaraan dari dealer resmi di daerah mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan dengan daerah lain.

Kendaraan listrik masih menjadi gaya hidup, ini adalah kendaraan kedua. Masih belum ada prioritas kendaraan utama. Tentu Anda harus memikirkan bagaimana mengubah pola pikir tersebut. Yakni, dengan membatasi produksi kendaraan berbahan bakar minyak.

Jika berbicara tentang ekosistem kendaraan listrik, Indonesia sebenarnya adalah penghasil nikel terbesar. Namun, kandungan nikel baterai kendaraan listrik hanya 2 persen. Oleh karena itu, mereka masih membutuhkan litium, kobalt, dan hasil tambang lainnya yang belum diproduksi di Indonesia.

Kemudian, dalam hal paten teknologi, jika ingin menarik investasi baterai listrik dan EV (kendaraan listrik), tentunya perlu bermitra dengan investor yang sudah memiliki hak paten dan teknologi. Sehingga Indonesia akan menjadi hub manufaktur. Itu membutuhkan sesuatu yang lain. Misalnya kepastian regulasi, perizinan, ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan industri, rantai pasok yang terhubung, biaya teknologi yang terjangkau dan lain-lain.

Melihat kesiapan kawasan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk siap. Itu juga tergantung pada seberapa sukses insentif kendaraan listrik yang ditawarkan nantinya. Bisakah Anda meningkatkan pangsa penjualan kendaraan di tahun depan? Yah, itu juga masih harus dilihat.

Yang sangat mendesak adalah bermitra dengan bengkel-bengkel untuk mengkonversi dari konvensional ke elektrik. Padahal, perubahan ini harus lebih disosialisasikan ke daerah. Oleh karena itu akan lebih murah untuk mengakses dari sudut pandang biaya.

Selain itu, lokakarya UMKM dapat dihidupkan kembali. Kemudian, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengonversi sepeda motornya menjadi sepeda motor listrik. Soalnya beli motor listrik baru lebih effort dibanding ganti motor.

Kebijakan promosi kendaraan listrik juga harus bekerja sama dengan produsen mobil yang sudah memiliki nama seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Yah, itu harus di depan. Selain itu, Anda juga harus bermitra dengan perusahaan leasing. Namun, kebanyakan pembelian kendaraan bermotor menggunakan kemudahan Sewa.

—

*) Bhima Yudhishthira, Direktur, Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Chelios)

**) Diambil dari wawancara dengan wartawan pose Jawa Dinda Juvita