Firli era KPK gagal tangkap ikan besar, ahli: Deva harus dikutuk

Kingpulsa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mati karena tidak bisa menangani kasus yang melibatkan nama besar. Lebih lanjut, KPK mengolok-olok Dewan Pengawas KPK (DEWAS) yang menilai aktivitas lembaga antikorupsi itu jauh dari Kejaksaan Agung.

“Saya setuju 1000 persen dengan pernyataan Dewas. Karena sebenarnya ada kemerosotan komisioner KPK, terutama dalam hal keberanian, ini akibat jika KPK dipimpin oleh komisioner yang masih berperan sebagai pejabat negara,” kata pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajjar kepada Kingpulsa.com, Minggu (26/10). /3).

Fikar menduga KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlalu kompromistis. Karena itu, Ficker meminta Dewan Pembina KPK memberi nasihat tentang fungsi KPK.

“Jadi, sepertinya banyak kompromi-kompromi bagaimana seharusnya KPK, saudari satu tidak berani melanggar. Deva harus berkonsultasi dan memecatnya, kalau perlu usulkan ganti komisioner. Kalau ini dikendalikan seperti penegak hukum lainnya, maka tidak ada gunanya ada KPK,” kata Fikar.

Ketua Dewan Pembina KPK, Tumpak Hatorangan Bangabeen, sebelumnya menyayangkan lembaga antikorupsi yang kini dipimpin Firli Bahuri itu hanya menangani kasus suap dan gratifikasi. Menurut Tumpak, KPK perlu menangkap ikan lebih besar.

Pernyataan itu disampaikan Tumpak dalam acara ‘Temui Ketua Dewan Pengawas KPK’.

“Secara keseluruhan kita masih on track. Sampai saat ini KPK masih on track dalam pemberantasan korupsi, baik pencegahan maupun penindakan. Sayangnya, kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Big Fish ‘jarang diambil oleh KPK,” kata KPK. Tumbak mengatakan pada Minggu (26/3) di saluran YouTube-nya.

Tumpak mengatakan, KPK kini sering melakukan penindakan melalui operasi genggam (OTT). Tumpak meminta agar panel antikorupsi era Firli Bahuri bisa menemukan kasus-kasus kunci.

“Sebenarnya harapan saya adalah kita berani mengungkap kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik, masyarakat bisa diuntungkan, untuk ini saya tidak tahu, mungkin SDM kita kualitasnya rendah, saya tidak tahu,” kata Tumpak. .

Tumbak kemudian membandingkan kinerja KPK dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejakung). Menurutnya, Kejaksaan Agung kini mampu menangani kasus-kasus besar.

“Tidak bisakah kita mencari kasus-kasus besar seperti yang dilakukan, katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus besar yang terungkap. “Menurut saya, KPK bisa melakukan itu, seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung,” jelas Tumpak.

KPK disebut sebagai pengawas di bidang pemberantasan korupsi. Tapi, jika kondisinya seperti sekarang ini, sangat disayangkan.

“Kalau gitu kan kita jadi supervisor? Kalau kita di bawah kan tambah parah kan?” pungkas Tumpak.