KingPulsa dot com – Anggota Komisi VIII DPR mengeluhkan sikap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal kenaikan iuran haji. Usul Kemenag 70% biaya haji ditanggung jamaah dan biaya haji Rp96,4 juta per jamaah disetujui BPKH. Akibatnya, surplus Rp1,3 triliun diperkirakan untuk akumulasi nilai manfaat dana haji hingga Rp16,5 triliun. Jika proporsi biaya haji 60%, defisit Rp674 miliar diperkirakan.
Sejumlah anggota Komisi VIII DPR mengeluhkan sikap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal kenaikan iuran haji. BPKH tampaknya hanya mengikuti usulan pemerintah untuk mengubah proporsi biaya penyelenggaraan haji.
Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya mengusulkan jemaah haji menanggung 70% biaya haji, naik dari 40%. Diusulkan pula biaya haji dinaikkan menjadi Rp 98,9 juta per jamaah, kemudian diturunkan menjadi Rp 96,4 juta.
“Kalau BPKH tidak membatalkan dan setuju dengan Kemenag, saya kira saya bisa menjadi orang pertama yang mengatakan ‘lebih baik BPKH dibubarkan’,” kata Gerindra Husni, anggota Komisi VIII Fraksi di DPR. panitia kerja. rapat, Kamis (9/2).
Sebagian besar anggota Komisi VIII juga mengomentari sikap BPKH soal biaya haji. Anggota Komisi VIII Fraksi Nasdem Sri Wulan menganggap lembaga pengelola dana haji hanya mengikuti Kementerian Agama.
Ia menilai, BPKH tidak memiliki gambaran yang jelas tentang rencana pengelolaan dana haji ke depan. Selain itu, beberapa perwakilan lembaga tersebut dilaporkan telah terbang ke Arab Saudi untuk mengikuti survei tersebut, namun tidak memberikan masukan atas unsur-unsur biaya haji yang diajukan Kementerian Agama yang dianggap efisien.
Anggota DPR berharap BPKH juga mengusulkan perhitungan nominal biaya haji dari usulan Kementerian Agama. Dengan demikian, panitia kerja antara legislatif dan pemerintah bisa mencari celah efisiensi.
“Kalau BPKH sudah tidak ada usulan lagi, dan setuju dengan Kemenag, ya ikuti saja, jadi eselon dua Kemenag. Tidak perlu mandiri dengan anggaran ratusan miliar,” ujarnya. Sri Bulan.
Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Pelaksana Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH Acep Riana Jayaprawira menyetujui usulan Kementerian Agama terkait rasio 70% biaya haji ditanggung jamaah. Alasannya, untuk memastikan keberlangsungan keuangan haji, aspek keadilan, dan etika keuangan.
Dengan simulasi biaya haji yang diajukan Kementerian Agama sebesar Rp 96,48 juta, BPKH bisa menjaga neraca keuangan haji tahun ini. Dengan rasio subsidi hanya 30%, total anggaran yang digunakan untuk mensubsidi satu jamaah haji adalah Rp 28,94 juta.
Total anggaran subsidi seluruh jemaah haji tahun ini sebesar Rp 5,8 triliun. Alokasi nilai penyisihan yang digunakan untuk subsidi sebesar Rp 7,1 triliun.
Jadi, ada surplus Rp 1,3 triliun. Hal ini kemudian membantu akumulasi nilai manfaat dana haji hingga Rp16,5 triliun.
Jika proporsi biaya haji yang ditanggung jemaah 60% alias 40% subsidi dari pemerintah, maka neraca keuangan haji tahun ini diperkirakan defisit Rp 674 miliar.
“Mohon maaf kalau masih setuju dengan rasio Bipih, sebenarnya 70:30 tidak masalah kalau penghematan di Kementerian cukup banyak. Nah, kalau kita bisa surplus,” kata Acep.
Pluang Menjual Pulsa dan Distributor PPOB Di buka
Usaha Pulsa dan Loket PPOB merupakan Berdagang yang menguntungkan. Meski di masa endemi, kebutuhan pulsa untuk masyarakat Indonesia menjadi hal yang primer, seperti membayar tagihan, membeli pulsa data internet, voucher game, isi ulang saldo E-MONEY atau kebutuhan lain.
Semuanya bisa dilakukan di Kingpulsa» sebagai Berdagang pulsa termurah yang menjanjikan. Bisnis di Kingpulsa» bisa dikelola oleh siapa saja dengan modal kecil. Peluang masih terbuka lebar untuk membuka Menjual agen pulsa dan loket pembayaran ppob dengan Kingpulsa».
Mengapa Usaha Pulsa & PPOB di Kingpulsa»?
Bisnis pulsa dan loket pembayaran ppob kami adalah solusi Usaha bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki Jualan pulsa elektrik, pulsa internet, paket sms & nelpon, Jual isi ulang Gopay, OVO, DANA, LinkAja, Shopee, dll, Usaha voucher game murah dan komplit serta voucher tv kabel prabayar
Grosir pulsa murah adalah salah satu cara untuk membeli pulsa dengan harga yang lebih murah daripada membeli pulsa dari toko-toko. Grosir pulsa murah biasanya menawarkan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini karena grosir pulsa murah menjual pulsa dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Grosir pulsa murah juga menawarkan berbagai macam pilihan pulsa, seperti pulsa reguler, pulsa prabayar, pulsa internasional, dan pulsa data.
Kesimpulan
Itulah Kabar update terpopuler soal Biaya Haji, DPR Ancam ‘Bubarkan’ Badan Pengelola Keuangan Haji – Katadata» Nasional
dengan tags keyword #Biaya #Haji #DPR #Ancam #Bubarkan #Badan #Pengelola #Keuangan #Haji #Katadata» #Nasional
