Babanas Pulak diminta konfirmasi ke posko distribusi beras

Kingpulsa.com – Badan Pangan Nasional (PABANAS) menargetkan 1-1,5 juta ton beras pada tahun 2023 di bawah kebijakan Stabilisasi Penawaran dan Harga Pangan (SPHP). Tepatnya 1,2 juta ton. Angka ini mewakili tingkat aktivitas pasar beras tahun 2023.

“Rata-rata 100.000 ton per bulan. Dalam dua bulan terakhir hampir 400.000 ton, lebih dari 200.000 ton per bulan,” kata Direktur Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, kepada Kingpulsa.com dalam keterangan tertulis.

Maino menjelaskan sesuai kondisi lapangan, harga masih tinggi dari Januari hingga Februari. Belum sinkronnya panen raya, sehingga harga SPHP beras masih tinggi.

Maino mengatakan Bapanas menargetkan stok akhir yang dikuasai Bulog menjadi 1,2 juta ton pada 2023, selain menargetkan SPHP beras sebesar 1,2 juta ton. Artinya, Papanas berharap Pulak mampu mengelola 2,4 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP).

“Sampai akhir 2023, kami sudah belajar dari pengalaman. Dalam hal ini, Pulak hanya bisa memiliki cadangan 400.000 ton. Secara psikologis, pasar melihat harga tinggi karena pemerintah tidak memiliki cadangan,” katanya.

Pada tahun 2023 rendahnya stok disebabkan berkurangnya penyerapan gabah/beras oleh Pulak. Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, Babanas menugaskan Bulok untuk menyedot gabah/beras dari petani pada musim panen Maret-Mei. Hingga Semester I-2023, Papanas yakin Pulak bisa menyerap target 60-70 persen.

Maino juga menjelaskan hingga 2 Maret 2023, Bulog telah menyalurkan SPHP beras sebanyak 420.203.513 kg untuk menekan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Namun, dia memastikan pelaksanaan SPHP beras dievaluasi setiap bulan.

Bacanas mengajak para gubernur, gubernur, dan walikota untuk saling bersinergi dalam melaksanakan rencana SPHP beras 2023. Oleh karena itu, kata Maino, manfaat SPHP beras dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kutori mengatakan, SPHP dengan alat operasi pasar beras rakyat mirip dengan operasi pasar berbasis beras, yakni sama-sama tidak menjamin komitmen gerai distribusi beras Bulog.

“Pengelolaan CBP tanpa outlet distribusi yang pasti membutuhkan siklus persediaan yang cepat agar kualitas beras tidak menurun dan persediaan tidak menumpuk. Hingga saat ini outlet untuk pengembalian stok yang cepat, handal dan besar belum tersedia,” katanya.

Hal ini terjadi sejak pemerintah mengubah Ruskin/Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BBND). Saat Ruskin/Rastra ada, Gudori mengatakan kebijakan beras terintegrasi hulu-tengah-hilir. Komitmen pembelian hulu yang besar dari Bulog dijamin oleh komitmen outlet distribusi hilir.

Kutori mencontohkan, pada tahun 2014-2023 Pulak menyalurkan 3.295.022 ton beras. Dari jumlah itu, sebanyak 2.919.739 ton beras terserap ke dalam Ruskin/Rastra. Saat Ruskin/Rastra pindah ke BPNT, toko ini menghilang. Sebaliknya, pemerintah merumuskan Kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan SPHP beras saat ini.

Langkah pasar, kata dia, merupakan alat untuk menstabilkan harga beras. Keberhasilan operasi pasar tergantung pada kondisi pasar. Karena sifatnya yang kondisional, tingkat pergerakan pasar tidak dapat ditargetkan. Meski tertarget, bahkan ada target harian, yang bisa melemahkan penetrasi pasar.

Kutori juga mengungkapkan, volume KPSH rentang 2023-2023 hanya 28,8 persen dari rata-rata pasokan Ruskin/Rastra sebesar 843.646 ton per tahun atau 2.919.739 ton beras per tahun. Dia menjelaskan, penurunan pasokan ini berdampak pada penurunan pembelian beras Bulok sebesar 0,811 juta ton beras dari rata-rata 2,16 juta ton.

Ketidakpastian KPSH terhadap pasokan beras Bulog terlihat dari jumlah yang fluktuatif: hanya 544.723 ton beras pada 2023 dan mencapai 1.261.215 ton beras pada 2023.

“Ketika SPHP/KPSH yang tidak pasti digunakan sebagai outlet utama pasokan beras Bulog, ketidakpastian itu mengalihkan berbagai risiko ke Bulog. Salah satunya adalah risiko finansial,” katanya.

Untuk mencegah hal itu terjadi, jelas Kutori, pemerintah diminta untuk mengintegrasikan kembali kebijakan beras hulu-menengah-hilir. Dia mengatakan, triknya adalah dengan mewajibkan penerima BPNT untuk membeli beras Bulog dalam jumlah tertentu. Misalnya, 5 kg per keluarga per bulan. Rp. 10.000/kg, dengan harga Rp. 50.000 saja yang diberikan.

Menurut Kutori, jumlah tersebut sangat sederhana. Pasalnya, penerima BPNT masih memiliki sisa Rp 150.000 untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, atau gula. Menurut dia, Bulog bisa saja diwajibkan menyediakan lebih dari satu kualitas beras untuk menjaga preferensi konsumsi beras penerima BPNT.

Selain itu, Bulog terpaksa menjual beras dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Kutori menjelaskan, harga aneka makanan, termasuk beras, di Jawa lebih murah dibandingkan di luar Jawa. Karena dengan besaran subsidi yang sama yaitu Rp200.000 per keluarga per bulan, nilai tukar penerima BPNT di luar Jawa lebih rendah dibandingkan di Jawa.

“Satu harga adalah bagian dari keadilan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dengan begitu, jelas Kutori, akan ada outlet yang menyalurkan beras pulak minimal 100.000 ton per bulan. Ia mengatakan, outlet lain juga bisa dibuat untuk dua kelompok anggaran, yakni Papanas, Pegawai Negeri Sipil/ASN, TNI, dan Polri. Juga pegawai BUMN. Dia mengatakan mereka mungkin diwajibkan untuk membeli beras Pulak.

Gudori mengatakan, ketika kebijakan beras diintegrasikan kembali, pemerintah secara implisit akan mempertahankan alat stabilisasi harga yang terkait langsung dengan konsumen akhir. Ketika terjadi gejolak harga, pemerintah bisa menambah besaran bantuan kepada BPNT untuk membeli beras dari Bulog.

“Alat tidak langsung ini terbukti efektif mengendalikan harga beras dan inflasi. Ini juga akan menertibkan berbagai potensi penyalahgunaan seperti aktivitas pasar Bulog saat ini,” jelasnya.

Terakhir, Kutori menyarankan agar pemerintah mengisi kembali CPP dengan beras yang bervariasi. Ia menjelaskan, sejak tahun 1970-an, CBP diisi ulang dengan beras kualitas medium. Dengan satu jenis standar, intervensi pasar seringkali tidak efektif.

“Tentunya dengan intervensi yang lebih berkualitas, lebih efektif dan penggunaan CBP yang lebih luas,” jelasnya.