Arsip film membutuhkan sosialisasi dan ruang penyimpanan digital

Pengajuan Gambar tidak maksimal. Banyak kendala yang ditemui. Dari kurangnya sosialisasi hingga ruang penyimpanan digital yang terbatas. Dana tambahan diperlukan untuk mengoptimalkan proses pengarsipan.

Ada dua jenis pekerjaan. Karya cetak dan karya rekam,” jelas Amyati Dange Lembang, Direktur Penyimpanan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI. pose Jawa Jumat (24/3) di Perpustakaan Nasional. Karya rekaman yang dimaksud adalah musik dan film.

Sejauh ini, sesuai UU 13/2023, Emayadi mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bahan-bahan dari sineas untuk menjalankan fungsi Perpustakaan Nasional RI. Padahal, peraturan mewajibkan pembuat film menyerahkan salinan karyanya ke Perpustakaan Nasional. Dua rangkap untuk Perpustakaan Nasional dan satu rangkap untuk Perpustakaan Provinsi. Kewajiban ini harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sejak publikasi karya. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan sanksi ekonomi, ”katanya.

Kemudian, di Perpustakaan Nasional, semua karya didaftarkan dan diberi nomor identifikasi. Selanjutnya, letakkan di atas meja. Angka berkisar dari 000 hingga 900 menurut notasi Desimal Dewey. “Sinema menduduki peringkat 700 dalam seni dan seni,” jelas Emayadi.

Tatat Kurniawati, Kepala Kelompok Pengelola Koleksi Konsinyasi Perpusnas, mengatakan, upaya pelestarian karya film anak negeri dimulai sejak 1990-an. Tepatnya dengan UU 4/1990 tentang pengalihan karya cetak dan karya rekam. Peraturan ini kemudian diubah menjadi UU 13/2023.

Awalnya, salinan yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional berbentuk analog. Untuk film, formatnya adalah kaset atau DVD Betamax. Seiring berjalannya waktu, yang dihadirkan bukan hanya analog, melainkan digital. Untuk submisi digital, sineas bisa mengirimkannya melalui aplikasi, kata Dadat Setoran daya Dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Mereka dapat mengunggah secara mandiri Setoran daya.

“Namun, mereka tetap harus menyerahkan formulir analog ke Perpusnas, yang bisa diantar langsung atau dikirim,” terangnya.

Sayangnya, sebagian besar pabrikan menganggap tidak penting untuk mengajukan per negara. Rata-rata mereka enggan mengirimkan eksemplar ke Perpustakaan Nasional karena tidak berguna bagi mereka. Menurut Dadat, kurangnya kesadaran produsen karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Ada ketentuan untuk melarang produsen yang tidak mematuhi peraturan. Dalam undang-undang sebelumnya, hukumannya adalah kejahatan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan baru-baru ini, denda merupakan sanksi administratif. “Sebenarnya ada sanksi tambahan seperti pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha. Namun, itu kewenangan kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Tatad.

Kendala lain yang dihadapi Perpusnas adalah kapasitas penyimpanan digital di komputer Setoran daya. Menurut Tatad, kapasitas saat ini hanya 10 terabyte. Sebanyak 9 terra terisi dan hanya 1 terra yang kosong. “Satu tera hanya untuk satu film,” katanya. Itu berarti belum ada gambar yang dimasukkan Setoran dayaKarena kapasitasnya terbatas.

Menurutnya, jika sosialisasi digencarkan, sineas akan bersemangat mengunggah secara bebas Setoran daya, tentunya tidak dapat disimpan di ruang data digital tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas. Pihaknya mengusulkan penambahan kapasitas 25 tera. Tentu saja penambahan kapasitas membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Arsip film nasional bisa diambil alih negara lain jika tidak serius

Arsip film penting dalam sejarah negara. Laporan ini disampaikan Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki. Menurut dia, undang-undang mengamanatkan pengajuan ke pemerintah. “Pemerintah harus benar-benar memenuhi amanat undang-undang. Pengajuan itu sangat penting,” ujarnya.

Guru besar ilmu sosial Universitas Muhammadiyah Sidorjo (Umsida) itu mengatakan, arsip film itu menampilkan sejarah bangsa baik budaya maupun ekonomi. Menurut Zainuddin, film merupakan rekaman kesadaran masyarakat saat itu. Ini berlaku untuk semua tema. Baik drama, action maupun horor.

“Hal itu mencerminkan kesadaran budaya masyarakat saat itu, yang dicerminkan atau dicerminkan oleh para pecinta film,” jelasnya.

Generasi mendatang dapat belajar tentang sejarah bangsanya melalui film-film yang diarsipkan. Mereka dapat memahami sejarah peradaban bangsanya. “Jadi, arsip film itu sangat penting,” ujar Zainuddin.

Selain itu, kata dia, jika pemerintah Indonesia tidak serius dalam pengarsipan film, kegiatan ini bahkan bisa dilakukan oleh organisasi internasional. Jika itu terjadi, negara lain akan diuntungkan secara besar-besaran. Karena mereka bisa mendapatkan data tentang pekerja anak di negara ini.

Selain film dan musik, fokusnya harus pada arsip media. Dalam kunjungan ke British Library di Inggris, Zainuddin mengaku takjub melihat koleksi Alquran tulisan tangan dari Sumeneb. “Itulah khazanah intelektual abad ke-17,” jelasnya.

Untuk itu, Zainuddin mengimbau kepada Kepala Perpustakaan Nasional agar memberikan perhatian serius terhadap koleksi tertua di Inggris ini. Menurutnya, pemerintah Indonesia bisa membawa pulang karya-karya berharga tersebut. Kondisi serupa mungkin terjadi dalam pekerjaan perekaman film. “Kita akan dicabut dari sejarah film, dicabut dari akar sejarah kita sendiri,” pungkasnya.